dapet artikel lagi...

Semua layanan kepada masyarakat dipermudah oleh Pemerintah Goa. Sebagian besar layanan serba elektronis. Kios Informasi pun bertebaran di sejumlah tempat strategis.

Goa, sebuah negara bagian di India, kecil namun populer di peta wisata dunia. Apa pasal? Pantainya indah, iklimnya bagus, penduduknya juga ramah. Selain itu, yang menarik dicermati, pembangunan Teknologi Informasi (TI) semakin menggeliat di Goa. Meski tergolong lambat membangun TI, namun daerah ini tergolong cepat tanggap. Bagaimana tidak? Sejak e-Readiness Assessment Report 2004 diterbitkan oleh Departemen Teknologi Informasi India, Goa mendapatkan julukan ‘Aspiring Leader’. Hingga kini, Goa masih menjadi ‘Aspiring Leader’ karena sejumlah inisiatif yang diambil pemerintah Goa masih terdepan. Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI.

Sejak awal, berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI. Untuk itu, dibentuk sebuah Badan Infotek, bernama CSIR yakni sebuah lembaga yang diketuai Dr. R.A. Malshekar, selaku direktur jenderal. Lembaga ini didirikan untuk memberi arahan kepada pemerintah terkait permasalahan TI, khususnya yang berhubungan dengan aplikasi teknologi pada Resource and Development serta perkembangan infrastruktur. Selain itu, telah dibentuk pula sebuah gugus tugas untuk melaksanakan Good Governance yang berada di bawah Perdana Menteri. Tugasnya, menetapkan framework kebijakan tentang Good Governance termasuk e-government. Badan ini juga bertanggung jawab atas berbagai hal terkait dengan penambahan aliran dana kegiatan e-government.

Mahiti Ghars berfungsi layaknya kios informasi.
Di sini, masyarakat Goa bisa mengurus sejumlah
layanan yang sudah dikemas secara
elektronis dan mengakses internet.

Adapun kebijakan TI Goa telah dikeluarkan sejak 2005. Komite Pengawas pun telah dibentuk. Lembaga ini mengem-ban amanah me-review dan mengawasi berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan imple-mentasi kebijakan TI. Sejalan dengan itu, komunitas TI Rajiv Gandhi, IT Park, dan IT Reatreat juga didirikan layaknya sebuah kawasan yang terdiri dari sejumlah perusahaan IT. Selanjutnya, pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai SEZ (Special Economic Zones). Tujuannya, menciptakan suasana kondusif guna mempercepat pertumbuhan industri IT.

Langkah lain yang patut diacungi jempol dari Pemerintah Goa adalah, mereka memberikan banyak insentif bagi kalangan bisnis yang melakukan investasi di bidang TI. Skema Cyberarge juga diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan sistem komputer bagi siswa guna mengembangkan keterampilan TI mereka serta membuat keluarga mereka mengerti dan memahami pentingnya TI. Program pelatihan juga digelar untuk memastikan bahwa lima tahun ke depan setiap lulusan mengerti dan memahami komputer.

Skenario e-Government
Pemerintah Goa telah membuat dua tujuan utama penggunaan TI. Pertama, sebagai alat yang memudahkan. Kedua, alat untuk mengintegrasikan. Sebagai tools yang membuat mudah, dengan TI, pemerintah hendak memberikan pelayanan terhadap warganya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pelayanan yang diberikan bersifat integrated dan customer centric. Sejauh ini, langkah pertama e-government yang dilakukan di Goa bisa disimak dari gebrakan memperluas peran Departemen Informasi. Dimulai pada 1989 ketika NIC (National Informatics Centre) Goa didirikan. Dengan bantuan NIC, beberapa departemen ditiadakan dan digantikan dengan melakukan komputerisasi sejumlah pekerjaan yang semula ditangani oleh sejumlah bagian fungsional. Di sini, komputerisasi difokuskan pada pembuatan database guna menyebarkan informasi yang akurat dan cepat. Hasilnya, nampak jelas adanya perbaikan kinerja yang semula menggunakan cara manual menjadi elektronis. Saat ini, Pemerintah Goa telah menapak tahap kedua e-government. Wujudnya, berupa layanan khusus secara elektronis kepada warganya yang dikemas dalam G2C (Government to Citizen). Sejalan dengan itu, segera pula akan diwujudkan layanan Government to Government (G2G) dan Government to Employee (G2E).

Layanan Kepada Warga
Untuk diketahui, Goa merupakan negara bagian pertama di India yang mengkomputerisasikan 100% akta tanah. Software komputerisasi akta tanah yang disebut Dharani ini, digunakan untuk mengeluarkan ROR (record of rights sejumlah formulir) secara cepat melewati konter. Selanjutnya, dari seluruh kantor dan Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi), ROR diberikan kepada masyarakat. Asal tahu saja, di Goa, seluruh kantor telah terkoneksi melalui Statewide Network yang disebut Goanet. Jaringan ini memungkinkan pemerintah mengeluarkan ROR dari satu tempat ke tempat lain. Yang menarik, kios layar sentuh yang dilengkapi dengan multi bahasa, diletakkan di lokasi strategis agar masyarakat dapat mengakses layanan akta tanah dengan mudah.
Situasi pelayanan publik di Goa (kiri) - TI benar-benar digunakan sebagai tools yang
mempermudah layanan kepada masyarakat. (Kanan)

TI juga sudah menjamah di daerah atau setingkat kotapraja. Salah-satunya, penerapan software administrasi di 13 dewan kotapraja yang dilengkapi fasilitas registrasi online. Software ini berfungsi untuk memproses surat kelahiran dan kematian di semua konter. Tempat ini menjadi rujukan yang mudah bagi warga, sekaligus cepat untuk membayar pajak, sewa, surat izin perdagangan atau memperbarui surat izin. Pendeknya, cara seperti ini terbilang sangat efisisien sekaligus mempersingkat waktu pengurusan berbagai keperluan masyarakat. Karena semua transaksi bersifat online, maka pengurusan berbagai perizinan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.

Pemerintah Goa juga mempunyai software Infogram. Sofware ini membuat semua layanan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat di level grass-root yang sebagian besar tinggal di pedesaan, berlangsung secara cepat dan efisien. Sejumlah layanan Infogram antara lain pendaftaran kelahiran dan kematian, pajak rumah, sewa menyewa, izin konstruksi, dan izin perdagangan. Semua transaksi tersebut sudah online sehingga status terbaru selalu tersedia. Infogram juga menyediakan layanan seperti penerbitan sertifikat antara lain sertifikat rumah, sertifikat pendapatan, sertifikat kasta, dan lain sebagainya. Infogram juga menerbitkan NOC untuk sambungan listrik dan air. Melalui Infogram, warga juga bisa mendapatkan informasi anggaran dasar semua departemen di pemerintahan dan sebagainya. Sejauh ini Infogram telah diimplementasikan di 22 desa dan akan diperluas ke 167 desa. Untuk mempermudah semua layanan kepada masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, Pemerintah Goa telah meluncurkan situs. Di sini, secara konsisten, segala informasi yang ditampilkan secara elektronis di-update secara rutin.

#Komputerisasi di Departemen Perhubungan dan di Pengadilan
Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah Goa adalah melakukan komputerisasi di Departemen Perhubungan. Langkah ini memungkinkan departemen tersebut menggelar layanan yang diinginkan warga dengan cara yang efisien. Manfaatnya, penduduk Goa tidak perlu lagi berlama-lama mengantri untuk menyelesaikan urusannya di Departemen Perhubungan. Ambil contoh, kendaraan baru dapat didaftarkan oleh dealer di outlet mereka sendiri. Selain itu, pengurusan smart card berbasis izin mengemudi terbilang mudah. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan agar semua data kendaraan yang ada di Goa, juga tersedia di website. Praktis, cara ini bisa mempercepat identifikasi kendaraan ketika terjadi kejahatan.

Komputerisasi juga dilakukan di Pengadilan Panaji, Pengadilan Tinggi Bombay, dan pengadilan wilayah. Gebrakan ini membuat para pengacara dan penuntut umum diuntungkan. Mengapa? Kerja mereka dimudahkan dengan adanya layanan informasi yang disediakan oleh lembaga ini. Kios Informasi dengan layar sentuh tersedia di Pengadilan Panaji. Tujuannya, memberikan informasi kepada masyarakat termasuk mereka yang sering berhubungan dengan pihak pengadilan, mengenai hasil akhir perkara, keputusan, tindakan, peraturan, biaya dan lain-lain. Fitur yang tersedia di Kios Informasi juga terbilang mudah digunakan. Alhasil, pengguna bisa mengetahui berbagai hal seperti nomor kasus, nama bagian, pengacara, tanggal order, dan lain-lain. Informasi kasus juga tersedia di website. Hingga kini, berbagai persiapan terus dilakukan untuk mengkomputerisasi semua pengadilan pada tingkatan yang paling bawah.

Komputerisasi Anggaran Belanja dan Keuangan
Back office yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, juga tak luput dari perhatian pemerintah. Di sini, Pemerintah Goa sangat tertarik untuk mengkomputerisasikan Departemen Keuangan dan Directorate of Account (DOA - Semacam pengontrol anggaran keuangan Pemerintah Goa yang mempunyai satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Selain itu ada dua Bendahara Wilayah dan 9 Sub Bendahara).

Untuk diketahui, sistem informasi anggaran belanja telah diterapkan di sekretariat Departemen Keuangan Goa. Guna mendapatkan detil keuangan, anggaran belanja tahunan tersedia secara elektronik. Detil keuangan yang dimaksud adalah perkiraan belanja tahun berikutnya yang diperoleh dari berbagai departemen, belanja aktual, perkiraan anggaran yang direvisi, tanda terima, informasi rekening anggaran belanja dan persyaratan anggaran belanja tambahan untuk tahun yang tengah berjalan dan sebagainya.
Cara kerja elektronis juga telah diterapkan di DOA dan Bendahara terkait proses pembayaran, laporan bendahara, audit pekerjaan dan kompilasi jumlah. Ada beberapa keuntungan berkat komputerisasi di DOA. Pembayaran diselesaikan lebih cepat, begitu juga dengan pencairan cek. Kompilasi berbagai rekening pun dilakukan dengan cepat dan semuanya tepat waktu. Setelah DOA dan Bendahara Wilayah/Sub Bendahara terkoneksi, hal ini memungkinkan tersedia tanda terima bisa dilakukan secara harian di Departemen Keuangan.

Jaringan Broadband Goa
Cara kerja elektronis di Goa didukung Goanet yang berperan sebagai back-bone dan mendukung digelarnya berbagai layanan G2C dan G2B. Goanet didukung dengan kapasitas 64 Kbps hingga 2 Mbps yang menghubungkan kantor pusat dan sejumlah kantor pemerintahan. Hanya saja, untuk mengintegrasikan berbagai layanan di sejumlah departemen pemerintah sekaligus membuat layanan lebih mudah bagi masyarakat, maka dibutuhkan jaringan yang lebih besar dengan bandwith yang juga besar. Untuk itu, Pemerintah Goa akan mendirikan Goa Broadband Network di mana jaringan serat optiknya menggunakan model BOO (Build-Own-Operate). Jaringan ini diperkirakan mampu menyediakan bandwith hingga 10 Gbps untuk negara bagian, distrik dan kantor pusat, 1 Gbps untuk kantor pedesaan dan 2 hingga 100 Mbps untuk tiap rumah tangga tergantung keperluan dan permintaan. Semua pemerintahan, organisasi dan perusahaan milik pemerintah akan terkoneksi dengan bandwith 1 Gbps.

Pemerintah Goa berencana membuat lebih banyak lagi Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi) dan 200 Citizen Service Centres dengan model BOO tadi. Targetnya, menyuguhkan layanan dengan model satu atap. Selanjutnya sesuai permintaan, operator akan menyediakan layanan nilai tambah untuk para warga.
Untuk melaksanakan rencana e-government secara sistematis, PWC (Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd) dan NISG (National Institute for Smart Government) telah dipilih sebagai konsultan pemerintah. Di sini PWC mendapat tugas mempersiapkan roadmap e-government dan mengidentifikasi layanan berorientasi bisnis. Sedangkan, NISG ditunjuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah Goa mengenai Goa Broadband Network. Bersamaan dengan kegiatan lainnya, departemen yang belum terkomputerisasi akan segera dikomputerisasikan. Beberapa aplikasi juga sedang dikembangkan untuk 32 departemen, sehingga layanan pemerintah nantinya akan online semua. Selain itu, Pemerintah juga berencana memiliki Data Centre dengan situs Disaster Recovery guna mendukung implementasi berbagai proyek e-government.

Pada akhirnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat Goa sebagai Tujuan TI dan pemimpin di bidang e-government. Tentu saja, tekad ini membutuhkan kemauan politik dan komitmen yang kuat. Apalagi keberlangsungan proyek TI sangat penting. Semua stakeholder dituntut untuk proaktif dan secara bersama-sama membangun TI di Goa. Selain itu, proyek TI harus mempunyai skala prioritas dan harus dilakukan proses re-engineering di area fungsional. Tidak ketinggalan, penggunaan standar e-government akan membantu memenuhi solusi TI yang efektif. Dengan cara itu, menjadikan Goa sebagai Tujuan TI bisa terwujud. (disadur bebas oleh Eko Ari Astuti dari tulisan J.J.R. Anand berjudul: “E-Governance: a Rising Wave in Goa” dalam Egov, volume 3, Februari 2007).