Hari ini aku mendapatkan beberapa pelajaran lagi dari ayah sahabatku. Seperti biasanya saat aku menginap di rumah sahabatku ini, kewajiban shalat subuh berjamaah adalah hal yang harus aku lakukan bersama ayah dan ibunya. Sahabatku ini memang hanya tinggal bersama ayah dan ibunya, plus sama seorang rewangnya. Kakak – kakaknya sudah menikah dan mandiri. Senang nginep di rumah sahabatku, karena orangtuanya udah nganggep aku seperti anak perempuan mereka sendiri. Aku memiliki kebebasan untuk dating dan nginep kapanpun aku mau.
Bagiku keluarga temanku adalah keluarga yang ideal, yah selain keluargaku tentunya. Ayah temanku, pak budiman yang biasa aku panggil bapak adalah sosok yang sangat bijaksana, mampu memandang sebuah persoalan dari sudut yang berbeda dari orang kebanyakan. Darinya aku belajar banyak hal tentang kehidupan, tentang hal – hal yang seringkali lalai aku perhatikan. Ibunya, bu edi adalah sosok yang sedikit bergelombang, tetapi gelombang – gelombang itu mampu dinetralisir oleh sikap bijaksana bapak, jadi sikap bapak itu juga mulai Nampak pada ibu.
Pagi ini, selepas sholat subuh kami duduk sambil ngobrol ringan. Topic obrolan kami saat ini adalah tentang memaafkan. Mungkin kedengaran biasa, tapi yang sekarang aku diajari untuk memandang kata memaafkan dari sudut yang lebih dewasa..ya, maksudku adalah memaafkan yang bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga kehidupan keluarga secara luas.
Bapak memulai topic dengan mengatakan bahwa sebenarnya pertengkaran adalah sebuah hokum sebab akibat..kalian pasti tahu maksudku. Tidak aka nada pertengkaran tanpa ada sebab ataupun akibatnya. Taruhlah sebuah contoh, seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Ketika dirunut, asal mula permintaan cerai ini adalah karena suatu pertengkaran internal antara mereka berdua. Banyak hal yang bias menyebabkan, salah satunya adalah factor eksternal dari pihak kedua orang tua si lalki – laki dan si perempuan. Hal tersebut hanyalah sebuah pemicu, sampai akhirnya akan muncul persoalan – persoalan lain yang terpendam dan terlupakan sekian lama. Puncaknya adalah sebuah permintaan cerai seperti yang aku sebut di atas.
Disinilah, peran minta maaf dan memaafkan harus segera dilakukan. Kalau kata bapak si, persoalan kalo bias selesai di kamar jika itu hubungannya dengan masalah pribadi si suami dan si istri. Artinya ga sampai merembet sampai keluar. Minta maaf dan memaafkan, bagi beberapa orang mungkin adalah hal yang sulit, apalagi jika menurutkan ego yang dimiliki. Sering ga kalian berpikir kaya gini “ngapain aku minta maaf, dia yang duluan bikin salah kok” atau mungkin “aku g mau ngalah, gengsi dong. Biarin dia mnta maaf duluan”..
Hmm, akupun sering seperti itu, meskipun belum menikah. Hal seperti itu lazim terjadi pada sebuah hubungan. Jangankan pernikahan, pacaran pun bias jadi seperti itu. Padahal, tanpa kita sadari hal seperti itu membawa imbas yang lebih buruk dari yang kita pikirkan. Lama kelamaan orang akan berubah menjadi egois dan tidak mau mengalah. Kalau hal seperti ini sudah terjadi, masalah ga bakalan pernah selesai.
Permasalahan yang ga diselesaikan tu ibarat sebuah bandul ayunan. Semakin kencang kita menarik maka posisi untuk kembali tenang akan menjadi lama. Tidak mustahil sebelum kembali tenang malah bandul tersebut akan hancur Karena bergerak dengan kecepatan yang tak terkendalikan. Kalau sudah begini, setan pasti bergembira ria karena satu lagi anak manusia sudah takluk pada bisikan mereka. Bapak juga mengatakan, pada hakekatnya, perang itu terjadi antara malaikat dan setan..ketika kita sudah mampu memaafkan atau meminta maaf, paling ga setan tak bisa lagi berdansa di tengah penderitaan yang kita rasakan.
Konflik di dalam keluarga, atau rumah tangga sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Hamper setiap pasangan pernah mengalaminya. Bagaimana memenej kemarahan, tergantung pada masing – masing individu. Kita tinggal memilih, mau menuruti hawa nafsu atau mau jadi manusia yang tenang. Yang perlu diingat, setan sangat pandai memanfaatkan celah lengah manusia. Ketika kita lengah, setan dengan mudah membisikkan berbagai keburukan yang bisa jadi akan menghancurkan kita. Kalaupun kita tidak lengah, bisa saja mereka yang ada di sekitar kita, yang mencintai dan dicintai oleh kita tiba – tiba telah disusupi oleh makhluk ingkar yang satu itu. Tengoklah sekitar, adakah muka yang memerah, nafas yang memburu, jantung yang berdebar ga karuan dan tindakan yang tergesa – gesa? Kalau kalian menemukan yang seperti itu, WASPADALAH!!!! Artinya kalian tengah berada dalam lingkaran setan…hehehe,,lebay yah? Tapi itulah kenyataannya kawan...hati – hati dengan celah yang mungkin saja setan manfaatkan dari diri kalian…jangan sampai kalian menjadi teman abadi mereka.
Memilih untuk menjadi pribadi yang tenang, ga akan ada ruginya. Filosofinya seperti ini…kalian punya uang seribu rupiah. Lipatlah uang tersebut dan masukkan ke dalam saku. Lalu mintalah orang lain mengejekmu..
Apakah uangmu akan berkurang?
Jawabannya tidak..lalu suruhlah orang lain memujimu. Lihatlah apakah uangmu bertambah..tidak juga kan?orang yang tenang seumpama tembok kukuh yang dihantam mobil..mungkin sedikit lecet, tapi lebih hancur lagi si penabrak..
Dan tembok tersebut akan dengan mudah di cat ulang lagi..
Sekian dulu kawan….
Friday, February 18, 2011
Saturday, February 12, 2011
2009, E-Government Indonesia ke-23 Dunia
VIVAnews - Waseda University Institute of e-Government, Tokyo, Jepang, telah merilis laporan tahunannya bertajuk Waseda University International e-Government Ranking. Laporan tahun 2009 ini merupakan laporan kelimanya seputar pengamatan terhadap perkembangan e-government di seluruh dunia.
Ada 34 negara dari berbagai tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia yang dipantau. Negara-negara tersebut antara lain adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei, Chili, China, Fiji, Filipina, Finlandia, Hong Kong, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Malaysia, Meksiko, Norwegia, Perancis, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Penelitian dilangsungkan sepanjang tahun 2008 dalam tiga periode. April sampai Juli untuk persiapan, Agustus sampai November proses penelitian, sementara Desember dan Januari 2009 untuk review dan finalisasi data.
Dari 34 negara yang diteliti, Indonesia ada di urutan 23 negara dengan penyelenggaraan e-government terbaik di atas India, Afrika Selatan, dan China yang ada di peringkat 24 sampai 26. Meski turun satu peringkat dibanding raihan tahun 2008, tetapi dibandingkan tahun 2007, peningkatan kualitas e-government Indonesia sudah jauh lebih baik. Ketika itu Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara yang diamati menjalankan e-government. Meski memiliki prestasi yang lumayan, tetapi peringkat Indonesia masih di bawah peringkat Thailand dan Malaysia yang ada persis di atas Indonesia.
“Peranan e-government semakin meningkat dalam kondisi yang diakibatkan oleh krisis finansial global dan juga bertambahnya kekhawatiran seputar permasalahan lingkungan,” kata Prof. Dr. Toshio Obi, Director of e-Government Waseda University dan kepala tim riset, seperti VIVAnews kutip dari laporannya, 26 Agustus 2009.
Obi menyebutkan, ICT bisa digunakan sebagai perangkat untuk menghadapi permasalahan ini dan pemerintah merupakan aktor utama pada proses mengatasinya. “Pengembangan e-government di lima tahun terakhir menunjukkan bahwa usaha telah dilakukan untuk membangun negara yang lebih berorientasi pada penduduknya,” ucap Obi.
Ada 34 negara dari berbagai tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia yang dipantau. Negara-negara tersebut antara lain adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei, Chili, China, Fiji, Filipina, Finlandia, Hong Kong, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Malaysia, Meksiko, Norwegia, Perancis, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Penelitian dilangsungkan sepanjang tahun 2008 dalam tiga periode. April sampai Juli untuk persiapan, Agustus sampai November proses penelitian, sementara Desember dan Januari 2009 untuk review dan finalisasi data.
Dari 34 negara yang diteliti, Indonesia ada di urutan 23 negara dengan penyelenggaraan e-government terbaik di atas India, Afrika Selatan, dan China yang ada di peringkat 24 sampai 26. Meski turun satu peringkat dibanding raihan tahun 2008, tetapi dibandingkan tahun 2007, peningkatan kualitas e-government Indonesia sudah jauh lebih baik. Ketika itu Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara yang diamati menjalankan e-government. Meski memiliki prestasi yang lumayan, tetapi peringkat Indonesia masih di bawah peringkat Thailand dan Malaysia yang ada persis di atas Indonesia.
“Peranan e-government semakin meningkat dalam kondisi yang diakibatkan oleh krisis finansial global dan juga bertambahnya kekhawatiran seputar permasalahan lingkungan,” kata Prof. Dr. Toshio Obi, Director of e-Government Waseda University dan kepala tim riset, seperti VIVAnews kutip dari laporannya, 26 Agustus 2009.
Obi menyebutkan, ICT bisa digunakan sebagai perangkat untuk menghadapi permasalahan ini dan pemerintah merupakan aktor utama pada proses mengatasinya. “Pengembangan e-government di lima tahun terakhir menunjukkan bahwa usaha telah dilakukan untuk membangun negara yang lebih berorientasi pada penduduknya,” ucap Obi.
Friday, February 11, 2011
Tugas E-Gov ku..
PEMBANGUNAN JARINGAN TENAGA KERJA NASIONAL
LATAR BELAKANG
American Workforce Network, selanjutnya disebut sebagai AWN adalah jaringan pekerja nasional Amerika yang menerima dana dari pemerintah federal dengan tugas utama menyediakan informasi kepada perusahaan agar dapat menemukan pekerja yang cocok.
AWN merupakan partner utama dari ETA (Employment Training Administration) semacam balai pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang menjadi bagian dari Departemen Tenaga Kerja Amerika. AWN beranggotakan badan, organisasi, dan LSM yang mengurusi masalah tenaga kerja.
Seiring perkembangan, ETA menginginkan agar AWN bisa mengembangkan e-Government sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan untuk lebih mengembangkan kualitas pekerja. ETA sendiri telah mengadopsi e-Government yang menghasilkan terobosan berupa ACK (American Career Kit), semacam kartu bagi pekerja yang berisi data dan kualifikasi yang dimiliki oleh mereka.
Ada 4 alasan mengapa AWN perlu mengadopsi e-Government yakni :
1.Meningkatnya penggunaan internet.
2.Inisiatif penggunaan e-Government di berbagai departemen
3.Peningkatan efisiensi pelayanan publik.
4.Infrastruktur yang mendukung.
Keempat hal tersebut menjadikan e-Government menjadi penting diterapkan AWN, disamping adanya tuntutan dari peningkatan penggunaan internet yang menuntut penyediaan layanan yang dapat diakses lewat internet dan penerapan e-Government di berbagai departemen yang menuntut keselarasan dari semua pihak untuk menerapkan hal serupa.
STRATEGI IMPLEMENTASI
Lima strategi utama dalam penerapan e-Government di AWN :
1.Membantu mitra kerja AWN agar dapat dengan mudah mengakses internet. Ada tiga kondisi pada saat hal ini dilaksanakan :
a.Beragamnya penerapan tekhnologi informasi di antara partner kerja AWN.
b.Perlu dibuat sistem dan prosedur di mana setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhannya.
c.Perlu adanya sistem untuk mengukur kesuksesan penerapan e-Government.
Untuk mengatasi kendala – kendala ini ETA melakukan beberapa strategi :
a)Mengajak bank untuk berperan lebih besar dalam memberikan pendanaan di AWN.
b)Bekerja sama dengan pemerintah lokal agar dalam pengembangan sistem informasi AWN sejalan dengan tiap – tiap pemerintah lokal.
c)Melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi berskala nasional.
d)Membangun jembatan bagi ide-ide dan usulan bagi pengembangan e-Government.
e)Memonitor perkembangan, pelaksanaan, dan tingkat kesuksesan e-Government di AWN.
f)Mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan pelatihan dan penyebaran informasi mengenai e-Government di antara partner dan jaringan AWN.
g)Mengadakan riset dan diskusi di antara partner AWN mengenai standarisasi penerapan e-Government di antara partner AWN dan penyediaan layanan tekhnis yang dibutuhkan.
2.Membantu pengembangan pemerintah lokal menuju proses e-democracy. Asumsi yang dikemukakan adalah bagaimana menjamin masyarakat mempunyai pilihan dan membangun pemerintahan yang berbasis pada kepentingan masyarakat.
3.Bersama-sama membangun standar aplikasi, standar tekhnologi, kualitas dan keamanan informasi. Proses ini membutuhkan integrasi data dari semua partner AWN. Ada empat hal yang menjadi titik poin utama:
a.Penerapan standar sistem dan aplikasi yang digunakan.
b.Perencanaan dan pengerjaan dukungan tekhnis bagi seluruh partner AWN.
c.Membangun sistem tekhnologi informasi yang aman, nyaman,dengan privasi yang terjaga.
d.Membangun sistem untuk proses integrasi dan pertukaran data di antara partner AWN.
4.Departemen Tenaga Kerja mensponsori investasi dalam proses e-learning yang membantu pengembangan tenaga professional. E-Learning ini akan menjadi semacam universitas virtual yang memberikan pelatihan kepada para professional secara online. Hal – hal yang dilakukan antara lain :
a.Penyediaan pelatihan yang berkualitas tinggi untuk seluruh partner AWN dan staffnya secara online.
b.Sertifikasi training online yang diakui secara nasional.
c.Penyediaan materi pengetahuan yang lengkap bagi para professional yang dapat diakses semua kalangan.
d.Pembaharuan ilmu yang dikelola dengan baik.
e.Akses untuk tukar menukar modul antar pemerintah lokal, termasuk model belajar dan pelatihan.
f.Sarana belajar jarak jauh.
5.Aksesibilitas ETA sehingga memudahkan proses integrasi dengan mitra kerja AWN dan seluruh tenaga kerja yang ada. Hal – hal yang dilakukan ETA antara lain :
a.Penyediaan bantuan dana yang diproses secara online kerjasama dengan berbagai agensi dan mitra kerja.
b.Penyediaan laporan keuangan secara online termasuk dari mitra kerja.
c.Pemberian informasi tentang berbagai kebijakan, prosedur, dan sistem feedback secara online.
d.Pelayanan semua layanan ETA secara online.
Dengan kelima strategi yang dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika melalui ETA dan AWN untuk mengembangkan e-Government akan membantu memudahkan pekerja untuk memperoleh pekerjaan ataupun meningkatkan karir, di sisi lain juga akan membantu tugas pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan memberikan lapangan kerja secara terbuka sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
LATAR BELAKANG
American Workforce Network, selanjutnya disebut sebagai AWN adalah jaringan pekerja nasional Amerika yang menerima dana dari pemerintah federal dengan tugas utama menyediakan informasi kepada perusahaan agar dapat menemukan pekerja yang cocok.
AWN merupakan partner utama dari ETA (Employment Training Administration) semacam balai pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang menjadi bagian dari Departemen Tenaga Kerja Amerika. AWN beranggotakan badan, organisasi, dan LSM yang mengurusi masalah tenaga kerja.
Seiring perkembangan, ETA menginginkan agar AWN bisa mengembangkan e-Government sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan untuk lebih mengembangkan kualitas pekerja. ETA sendiri telah mengadopsi e-Government yang menghasilkan terobosan berupa ACK (American Career Kit), semacam kartu bagi pekerja yang berisi data dan kualifikasi yang dimiliki oleh mereka.
Ada 4 alasan mengapa AWN perlu mengadopsi e-Government yakni :
1.Meningkatnya penggunaan internet.
2.Inisiatif penggunaan e-Government di berbagai departemen
3.Peningkatan efisiensi pelayanan publik.
4.Infrastruktur yang mendukung.
Keempat hal tersebut menjadikan e-Government menjadi penting diterapkan AWN, disamping adanya tuntutan dari peningkatan penggunaan internet yang menuntut penyediaan layanan yang dapat diakses lewat internet dan penerapan e-Government di berbagai departemen yang menuntut keselarasan dari semua pihak untuk menerapkan hal serupa.
STRATEGI IMPLEMENTASI
Lima strategi utama dalam penerapan e-Government di AWN :
1.Membantu mitra kerja AWN agar dapat dengan mudah mengakses internet. Ada tiga kondisi pada saat hal ini dilaksanakan :
a.Beragamnya penerapan tekhnologi informasi di antara partner kerja AWN.
b.Perlu dibuat sistem dan prosedur di mana setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhannya.
c.Perlu adanya sistem untuk mengukur kesuksesan penerapan e-Government.
Untuk mengatasi kendala – kendala ini ETA melakukan beberapa strategi :
a)Mengajak bank untuk berperan lebih besar dalam memberikan pendanaan di AWN.
b)Bekerja sama dengan pemerintah lokal agar dalam pengembangan sistem informasi AWN sejalan dengan tiap – tiap pemerintah lokal.
c)Melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi berskala nasional.
d)Membangun jembatan bagi ide-ide dan usulan bagi pengembangan e-Government.
e)Memonitor perkembangan, pelaksanaan, dan tingkat kesuksesan e-Government di AWN.
f)Mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan pelatihan dan penyebaran informasi mengenai e-Government di antara partner dan jaringan AWN.
g)Mengadakan riset dan diskusi di antara partner AWN mengenai standarisasi penerapan e-Government di antara partner AWN dan penyediaan layanan tekhnis yang dibutuhkan.
2.Membantu pengembangan pemerintah lokal menuju proses e-democracy. Asumsi yang dikemukakan adalah bagaimana menjamin masyarakat mempunyai pilihan dan membangun pemerintahan yang berbasis pada kepentingan masyarakat.
3.Bersama-sama membangun standar aplikasi, standar tekhnologi, kualitas dan keamanan informasi. Proses ini membutuhkan integrasi data dari semua partner AWN. Ada empat hal yang menjadi titik poin utama:
a.Penerapan standar sistem dan aplikasi yang digunakan.
b.Perencanaan dan pengerjaan dukungan tekhnis bagi seluruh partner AWN.
c.Membangun sistem tekhnologi informasi yang aman, nyaman,dengan privasi yang terjaga.
d.Membangun sistem untuk proses integrasi dan pertukaran data di antara partner AWN.
4.Departemen Tenaga Kerja mensponsori investasi dalam proses e-learning yang membantu pengembangan tenaga professional. E-Learning ini akan menjadi semacam universitas virtual yang memberikan pelatihan kepada para professional secara online. Hal – hal yang dilakukan antara lain :
a.Penyediaan pelatihan yang berkualitas tinggi untuk seluruh partner AWN dan staffnya secara online.
b.Sertifikasi training online yang diakui secara nasional.
c.Penyediaan materi pengetahuan yang lengkap bagi para professional yang dapat diakses semua kalangan.
d.Pembaharuan ilmu yang dikelola dengan baik.
e.Akses untuk tukar menukar modul antar pemerintah lokal, termasuk model belajar dan pelatihan.
f.Sarana belajar jarak jauh.
5.Aksesibilitas ETA sehingga memudahkan proses integrasi dengan mitra kerja AWN dan seluruh tenaga kerja yang ada. Hal – hal yang dilakukan ETA antara lain :
a.Penyediaan bantuan dana yang diproses secara online kerjasama dengan berbagai agensi dan mitra kerja.
b.Penyediaan laporan keuangan secara online termasuk dari mitra kerja.
c.Pemberian informasi tentang berbagai kebijakan, prosedur, dan sistem feedback secara online.
d.Pelayanan semua layanan ETA secara online.
Dengan kelima strategi yang dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika melalui ETA dan AWN untuk mengembangkan e-Government akan membantu memudahkan pekerja untuk memperoleh pekerjaan ataupun meningkatkan karir, di sisi lain juga akan membantu tugas pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan memberikan lapangan kerja secara terbuka sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
Wednesday, February 9, 2011
Semua layanan kepada masyarakat dipermudah oleh Pemerintah Goa. Sebagian besar layanan serba elektronis. Kios Informasi pun bertebaran di sejumlah tempat strategis.
Goa, sebuah negara bagian di India, kecil namun populer di peta wisata dunia. Apa pasal? Pantainya indah, iklimnya bagus, penduduknya juga ramah. Selain itu, yang menarik dicermati, pembangunan Teknologi Informasi (TI) semakin menggeliat di Goa. Meski tergolong lambat membangun TI, namun daerah ini tergolong cepat tanggap. Bagaimana tidak? Sejak e-Readiness Assessment Report 2004 diterbitkan oleh Departemen Teknologi Informasi India, Goa mendapatkan julukan ‘Aspiring Leader’. Hingga kini, Goa masih menjadi ‘Aspiring Leader’ karena sejumlah inisiatif yang diambil pemerintah Goa masih terdepan. Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI.
Sejak awal, berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI. Untuk itu, dibentuk sebuah Badan Infotek, bernama CSIR yakni sebuah lembaga yang diketuai Dr. R.A. Malshekar, selaku direktur jenderal. Lembaga ini didirikan untuk memberi arahan kepada pemerintah terkait permasalahan TI, khususnya yang berhubungan dengan aplikasi teknologi pada Resource and Development serta perkembangan infrastruktur. Selain itu, telah dibentuk pula sebuah gugus tugas untuk melaksanakan Good Governance yang berada di bawah Perdana Menteri. Tugasnya, menetapkan framework kebijakan tentang Good Governance termasuk e-government. Badan ini juga bertanggung jawab atas berbagai hal terkait dengan penambahan aliran dana kegiatan e-government.
Mahiti Ghars berfungsi layaknya kios informasi.
Di sini, masyarakat Goa bisa mengurus sejumlah
layanan yang sudah dikemas secara
elektronis dan mengakses internet.
Adapun kebijakan TI Goa telah dikeluarkan sejak 2005. Komite Pengawas pun telah dibentuk. Lembaga ini mengem-ban amanah me-review dan mengawasi berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan imple-mentasi kebijakan TI. Sejalan dengan itu, komunitas TI Rajiv Gandhi, IT Park, dan IT Reatreat juga didirikan layaknya sebuah kawasan yang terdiri dari sejumlah perusahaan IT. Selanjutnya, pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai SEZ (Special Economic Zones). Tujuannya, menciptakan suasana kondusif guna mempercepat pertumbuhan industri IT.
Langkah lain yang patut diacungi jempol dari Pemerintah Goa adalah, mereka memberikan banyak insentif bagi kalangan bisnis yang melakukan investasi di bidang TI. Skema Cyberarge juga diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan sistem komputer bagi siswa guna mengembangkan keterampilan TI mereka serta membuat keluarga mereka mengerti dan memahami pentingnya TI. Program pelatihan juga digelar untuk memastikan bahwa lima tahun ke depan setiap lulusan mengerti dan memahami komputer.
Skenario e-Government
Pemerintah Goa telah membuat dua tujuan utama penggunaan TI. Pertama, sebagai alat yang memudahkan. Kedua, alat untuk mengintegrasikan. Sebagai tools yang membuat mudah, dengan TI, pemerintah hendak memberikan pelayanan terhadap warganya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pelayanan yang diberikan bersifat integrated dan customer centric. Sejauh ini, langkah pertama e-government yang dilakukan di Goa bisa disimak dari gebrakan memperluas peran Departemen Informasi. Dimulai pada 1989 ketika NIC (National Informatics Centre) Goa didirikan. Dengan bantuan NIC, beberapa departemen ditiadakan dan digantikan dengan melakukan komputerisasi sejumlah pekerjaan yang semula ditangani oleh sejumlah bagian fungsional. Di sini, komputerisasi difokuskan pada pembuatan database guna menyebarkan informasi yang akurat dan cepat. Hasilnya, nampak jelas adanya perbaikan kinerja yang semula menggunakan cara manual menjadi elektronis. Saat ini, Pemerintah Goa telah menapak tahap kedua e-government. Wujudnya, berupa layanan khusus secara elektronis kepada warganya yang dikemas dalam G2C (Government to Citizen). Sejalan dengan itu, segera pula akan diwujudkan layanan Government to Government (G2G) dan Government to Employee (G2E).
Layanan Kepada Warga
Untuk diketahui, Goa merupakan negara bagian pertama di India yang mengkomputerisasikan 100% akta tanah. Software komputerisasi akta tanah yang disebut Dharani ini, digunakan untuk mengeluarkan ROR (record of rights sejumlah formulir) secara cepat melewati konter. Selanjutnya, dari seluruh kantor dan Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi), ROR diberikan kepada masyarakat. Asal tahu saja, di Goa, seluruh kantor telah terkoneksi melalui Statewide Network yang disebut Goanet. Jaringan ini memungkinkan pemerintah mengeluarkan ROR dari satu tempat ke tempat lain. Yang menarik, kios layar sentuh yang dilengkapi dengan multi bahasa, diletakkan di lokasi strategis agar masyarakat dapat mengakses layanan akta tanah dengan mudah.
Situasi pelayanan publik di Goa (kiri) - TI benar-benar digunakan sebagai tools yang
mempermudah layanan kepada masyarakat. (Kanan)
TI juga sudah menjamah di daerah atau setingkat kotapraja. Salah-satunya, penerapan software administrasi di 13 dewan kotapraja yang dilengkapi fasilitas registrasi online. Software ini berfungsi untuk memproses surat kelahiran dan kematian di semua konter. Tempat ini menjadi rujukan yang mudah bagi warga, sekaligus cepat untuk membayar pajak, sewa, surat izin perdagangan atau memperbarui surat izin. Pendeknya, cara seperti ini terbilang sangat efisisien sekaligus mempersingkat waktu pengurusan berbagai keperluan masyarakat. Karena semua transaksi bersifat online, maka pengurusan berbagai perizinan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Pemerintah Goa juga mempunyai software Infogram. Sofware ini membuat semua layanan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat di level grass-root yang sebagian besar tinggal di pedesaan, berlangsung secara cepat dan efisien. Sejumlah layanan Infogram antara lain pendaftaran kelahiran dan kematian, pajak rumah, sewa menyewa, izin konstruksi, dan izin perdagangan. Semua transaksi tersebut sudah online sehingga status terbaru selalu tersedia. Infogram juga menyediakan layanan seperti penerbitan sertifikat antara lain sertifikat rumah, sertifikat pendapatan, sertifikat kasta, dan lain sebagainya. Infogram juga menerbitkan NOC untuk sambungan listrik dan air. Melalui Infogram, warga juga bisa mendapatkan informasi anggaran dasar semua departemen di pemerintahan dan sebagainya. Sejauh ini Infogram telah diimplementasikan di 22 desa dan akan diperluas ke 167 desa. Untuk mempermudah semua layanan kepada masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, Pemerintah Goa telah meluncurkan situs. Di sini, secara konsisten, segala informasi yang ditampilkan secara elektronis di-update secara rutin.
#Komputerisasi di Departemen Perhubungan dan di Pengadilan
Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah Goa adalah melakukan komputerisasi di Departemen Perhubungan. Langkah ini memungkinkan departemen tersebut menggelar layanan yang diinginkan warga dengan cara yang efisien. Manfaatnya, penduduk Goa tidak perlu lagi berlama-lama mengantri untuk menyelesaikan urusannya di Departemen Perhubungan. Ambil contoh, kendaraan baru dapat didaftarkan oleh dealer di outlet mereka sendiri. Selain itu, pengurusan smart card berbasis izin mengemudi terbilang mudah. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan agar semua data kendaraan yang ada di Goa, juga tersedia di website. Praktis, cara ini bisa mempercepat identifikasi kendaraan ketika terjadi kejahatan.
Komputerisasi juga dilakukan di Pengadilan Panaji, Pengadilan Tinggi Bombay, dan pengadilan wilayah. Gebrakan ini membuat para pengacara dan penuntut umum diuntungkan. Mengapa? Kerja mereka dimudahkan dengan adanya layanan informasi yang disediakan oleh lembaga ini. Kios Informasi dengan layar sentuh tersedia di Pengadilan Panaji. Tujuannya, memberikan informasi kepada masyarakat termasuk mereka yang sering berhubungan dengan pihak pengadilan, mengenai hasil akhir perkara, keputusan, tindakan, peraturan, biaya dan lain-lain. Fitur yang tersedia di Kios Informasi juga terbilang mudah digunakan. Alhasil, pengguna bisa mengetahui berbagai hal seperti nomor kasus, nama bagian, pengacara, tanggal order, dan lain-lain. Informasi kasus juga tersedia di website. Hingga kini, berbagai persiapan terus dilakukan untuk mengkomputerisasi semua pengadilan pada tingkatan yang paling bawah.
Komputerisasi Anggaran Belanja dan Keuangan
Back office yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, juga tak luput dari perhatian pemerintah. Di sini, Pemerintah Goa sangat tertarik untuk mengkomputerisasikan Departemen Keuangan dan Directorate of Account (DOA - Semacam pengontrol anggaran keuangan Pemerintah Goa yang mempunyai satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Selain itu ada dua Bendahara Wilayah dan 9 Sub Bendahara).
Untuk diketahui, sistem informasi anggaran belanja telah diterapkan di sekretariat Departemen Keuangan Goa. Guna mendapatkan detil keuangan, anggaran belanja tahunan tersedia secara elektronik. Detil keuangan yang dimaksud adalah perkiraan belanja tahun berikutnya yang diperoleh dari berbagai departemen, belanja aktual, perkiraan anggaran yang direvisi, tanda terima, informasi rekening anggaran belanja dan persyaratan anggaran belanja tambahan untuk tahun yang tengah berjalan dan sebagainya.
Cara kerja elektronis juga telah diterapkan di DOA dan Bendahara terkait proses pembayaran, laporan bendahara, audit pekerjaan dan kompilasi jumlah. Ada beberapa keuntungan berkat komputerisasi di DOA. Pembayaran diselesaikan lebih cepat, begitu juga dengan pencairan cek. Kompilasi berbagai rekening pun dilakukan dengan cepat dan semuanya tepat waktu. Setelah DOA dan Bendahara Wilayah/Sub Bendahara terkoneksi, hal ini memungkinkan tersedia tanda terima bisa dilakukan secara harian di Departemen Keuangan.
Jaringan Broadband Goa
Cara kerja elektronis di Goa didukung Goanet yang berperan sebagai back-bone dan mendukung digelarnya berbagai layanan G2C dan G2B. Goanet didukung dengan kapasitas 64 Kbps hingga 2 Mbps yang menghubungkan kantor pusat dan sejumlah kantor pemerintahan. Hanya saja, untuk mengintegrasikan berbagai layanan di sejumlah departemen pemerintah sekaligus membuat layanan lebih mudah bagi masyarakat, maka dibutuhkan jaringan yang lebih besar dengan bandwith yang juga besar. Untuk itu, Pemerintah Goa akan mendirikan Goa Broadband Network di mana jaringan serat optiknya menggunakan model BOO (Build-Own-Operate). Jaringan ini diperkirakan mampu menyediakan bandwith hingga 10 Gbps untuk negara bagian, distrik dan kantor pusat, 1 Gbps untuk kantor pedesaan dan 2 hingga 100 Mbps untuk tiap rumah tangga tergantung keperluan dan permintaan. Semua pemerintahan, organisasi dan perusahaan milik pemerintah akan terkoneksi dengan bandwith 1 Gbps.
Pemerintah Goa berencana membuat lebih banyak lagi Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi) dan 200 Citizen Service Centres dengan model BOO tadi. Targetnya, menyuguhkan layanan dengan model satu atap. Selanjutnya sesuai permintaan, operator akan menyediakan layanan nilai tambah untuk para warga.
Untuk melaksanakan rencana e-government secara sistematis, PWC (Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd) dan NISG (National Institute for Smart Government) telah dipilih sebagai konsultan pemerintah. Di sini PWC mendapat tugas mempersiapkan roadmap e-government dan mengidentifikasi layanan berorientasi bisnis. Sedangkan, NISG ditunjuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah Goa mengenai Goa Broadband Network. Bersamaan dengan kegiatan lainnya, departemen yang belum terkomputerisasi akan segera dikomputerisasikan. Beberapa aplikasi juga sedang dikembangkan untuk 32 departemen, sehingga layanan pemerintah nantinya akan online semua. Selain itu, Pemerintah juga berencana memiliki Data Centre dengan situs Disaster Recovery guna mendukung implementasi berbagai proyek e-government.
Pada akhirnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat Goa sebagai Tujuan TI dan pemimpin di bidang e-government. Tentu saja, tekad ini membutuhkan kemauan politik dan komitmen yang kuat. Apalagi keberlangsungan proyek TI sangat penting. Semua stakeholder dituntut untuk proaktif dan secara bersama-sama membangun TI di Goa. Selain itu, proyek TI harus mempunyai skala prioritas dan harus dilakukan proses re-engineering di area fungsional. Tidak ketinggalan, penggunaan standar e-government akan membantu memenuhi solusi TI yang efektif. Dengan cara itu, menjadikan Goa sebagai Tujuan TI bisa terwujud. (disadur bebas oleh Eko Ari Astuti dari tulisan J.J.R. Anand berjudul: “E-Governance: a Rising Wave in Goa” dalam Egov, volume 3, Februari 2007).
Goa, sebuah negara bagian di India, kecil namun populer di peta wisata dunia. Apa pasal? Pantainya indah, iklimnya bagus, penduduknya juga ramah. Selain itu, yang menarik dicermati, pembangunan Teknologi Informasi (TI) semakin menggeliat di Goa. Meski tergolong lambat membangun TI, namun daerah ini tergolong cepat tanggap. Bagaimana tidak? Sejak e-Readiness Assessment Report 2004 diterbitkan oleh Departemen Teknologi Informasi India, Goa mendapatkan julukan ‘Aspiring Leader’. Hingga kini, Goa masih menjadi ‘Aspiring Leader’ karena sejumlah inisiatif yang diambil pemerintah Goa masih terdepan. Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI.
Sejak awal, berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI. Untuk itu, dibentuk sebuah Badan Infotek, bernama CSIR yakni sebuah lembaga yang diketuai Dr. R.A. Malshekar, selaku direktur jenderal. Lembaga ini didirikan untuk memberi arahan kepada pemerintah terkait permasalahan TI, khususnya yang berhubungan dengan aplikasi teknologi pada Resource and Development serta perkembangan infrastruktur. Selain itu, telah dibentuk pula sebuah gugus tugas untuk melaksanakan Good Governance yang berada di bawah Perdana Menteri. Tugasnya, menetapkan framework kebijakan tentang Good Governance termasuk e-government. Badan ini juga bertanggung jawab atas berbagai hal terkait dengan penambahan aliran dana kegiatan e-government.
Mahiti Ghars berfungsi layaknya kios informasi.
Di sini, masyarakat Goa bisa mengurus sejumlah
layanan yang sudah dikemas secara
elektronis dan mengakses internet.
Adapun kebijakan TI Goa telah dikeluarkan sejak 2005. Komite Pengawas pun telah dibentuk. Lembaga ini mengem-ban amanah me-review dan mengawasi berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan imple-mentasi kebijakan TI. Sejalan dengan itu, komunitas TI Rajiv Gandhi, IT Park, dan IT Reatreat juga didirikan layaknya sebuah kawasan yang terdiri dari sejumlah perusahaan IT. Selanjutnya, pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai SEZ (Special Economic Zones). Tujuannya, menciptakan suasana kondusif guna mempercepat pertumbuhan industri IT.
Langkah lain yang patut diacungi jempol dari Pemerintah Goa adalah, mereka memberikan banyak insentif bagi kalangan bisnis yang melakukan investasi di bidang TI. Skema Cyberarge juga diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan sistem komputer bagi siswa guna mengembangkan keterampilan TI mereka serta membuat keluarga mereka mengerti dan memahami pentingnya TI. Program pelatihan juga digelar untuk memastikan bahwa lima tahun ke depan setiap lulusan mengerti dan memahami komputer.
Skenario e-Government
Pemerintah Goa telah membuat dua tujuan utama penggunaan TI. Pertama, sebagai alat yang memudahkan. Kedua, alat untuk mengintegrasikan. Sebagai tools yang membuat mudah, dengan TI, pemerintah hendak memberikan pelayanan terhadap warganya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pelayanan yang diberikan bersifat integrated dan customer centric. Sejauh ini, langkah pertama e-government yang dilakukan di Goa bisa disimak dari gebrakan memperluas peran Departemen Informasi. Dimulai pada 1989 ketika NIC (National Informatics Centre) Goa didirikan. Dengan bantuan NIC, beberapa departemen ditiadakan dan digantikan dengan melakukan komputerisasi sejumlah pekerjaan yang semula ditangani oleh sejumlah bagian fungsional. Di sini, komputerisasi difokuskan pada pembuatan database guna menyebarkan informasi yang akurat dan cepat. Hasilnya, nampak jelas adanya perbaikan kinerja yang semula menggunakan cara manual menjadi elektronis. Saat ini, Pemerintah Goa telah menapak tahap kedua e-government. Wujudnya, berupa layanan khusus secara elektronis kepada warganya yang dikemas dalam G2C (Government to Citizen). Sejalan dengan itu, segera pula akan diwujudkan layanan Government to Government (G2G) dan Government to Employee (G2E).
Layanan Kepada Warga
Untuk diketahui, Goa merupakan negara bagian pertama di India yang mengkomputerisasikan 100% akta tanah. Software komputerisasi akta tanah yang disebut Dharani ini, digunakan untuk mengeluarkan ROR (record of rights sejumlah formulir) secara cepat melewati konter. Selanjutnya, dari seluruh kantor dan Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi), ROR diberikan kepada masyarakat. Asal tahu saja, di Goa, seluruh kantor telah terkoneksi melalui Statewide Network yang disebut Goanet. Jaringan ini memungkinkan pemerintah mengeluarkan ROR dari satu tempat ke tempat lain. Yang menarik, kios layar sentuh yang dilengkapi dengan multi bahasa, diletakkan di lokasi strategis agar masyarakat dapat mengakses layanan akta tanah dengan mudah.
Situasi pelayanan publik di Goa (kiri) - TI benar-benar digunakan sebagai tools yang
mempermudah layanan kepada masyarakat. (Kanan)
TI juga sudah menjamah di daerah atau setingkat kotapraja. Salah-satunya, penerapan software administrasi di 13 dewan kotapraja yang dilengkapi fasilitas registrasi online. Software ini berfungsi untuk memproses surat kelahiran dan kematian di semua konter. Tempat ini menjadi rujukan yang mudah bagi warga, sekaligus cepat untuk membayar pajak, sewa, surat izin perdagangan atau memperbarui surat izin. Pendeknya, cara seperti ini terbilang sangat efisisien sekaligus mempersingkat waktu pengurusan berbagai keperluan masyarakat. Karena semua transaksi bersifat online, maka pengurusan berbagai perizinan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Pemerintah Goa juga mempunyai software Infogram. Sofware ini membuat semua layanan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat di level grass-root yang sebagian besar tinggal di pedesaan, berlangsung secara cepat dan efisien. Sejumlah layanan Infogram antara lain pendaftaran kelahiran dan kematian, pajak rumah, sewa menyewa, izin konstruksi, dan izin perdagangan. Semua transaksi tersebut sudah online sehingga status terbaru selalu tersedia. Infogram juga menyediakan layanan seperti penerbitan sertifikat antara lain sertifikat rumah, sertifikat pendapatan, sertifikat kasta, dan lain sebagainya. Infogram juga menerbitkan NOC untuk sambungan listrik dan air. Melalui Infogram, warga juga bisa mendapatkan informasi anggaran dasar semua departemen di pemerintahan dan sebagainya. Sejauh ini Infogram telah diimplementasikan di 22 desa dan akan diperluas ke 167 desa. Untuk mempermudah semua layanan kepada masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, Pemerintah Goa telah meluncurkan situs. Di sini, secara konsisten, segala informasi yang ditampilkan secara elektronis di-update secara rutin.
#Komputerisasi di Departemen Perhubungan dan di Pengadilan
Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah Goa adalah melakukan komputerisasi di Departemen Perhubungan. Langkah ini memungkinkan departemen tersebut menggelar layanan yang diinginkan warga dengan cara yang efisien. Manfaatnya, penduduk Goa tidak perlu lagi berlama-lama mengantri untuk menyelesaikan urusannya di Departemen Perhubungan. Ambil contoh, kendaraan baru dapat didaftarkan oleh dealer di outlet mereka sendiri. Selain itu, pengurusan smart card berbasis izin mengemudi terbilang mudah. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan agar semua data kendaraan yang ada di Goa, juga tersedia di website. Praktis, cara ini bisa mempercepat identifikasi kendaraan ketika terjadi kejahatan.
Komputerisasi juga dilakukan di Pengadilan Panaji, Pengadilan Tinggi Bombay, dan pengadilan wilayah. Gebrakan ini membuat para pengacara dan penuntut umum diuntungkan. Mengapa? Kerja mereka dimudahkan dengan adanya layanan informasi yang disediakan oleh lembaga ini. Kios Informasi dengan layar sentuh tersedia di Pengadilan Panaji. Tujuannya, memberikan informasi kepada masyarakat termasuk mereka yang sering berhubungan dengan pihak pengadilan, mengenai hasil akhir perkara, keputusan, tindakan, peraturan, biaya dan lain-lain. Fitur yang tersedia di Kios Informasi juga terbilang mudah digunakan. Alhasil, pengguna bisa mengetahui berbagai hal seperti nomor kasus, nama bagian, pengacara, tanggal order, dan lain-lain. Informasi kasus juga tersedia di website. Hingga kini, berbagai persiapan terus dilakukan untuk mengkomputerisasi semua pengadilan pada tingkatan yang paling bawah.
Komputerisasi Anggaran Belanja dan Keuangan
Back office yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, juga tak luput dari perhatian pemerintah. Di sini, Pemerintah Goa sangat tertarik untuk mengkomputerisasikan Departemen Keuangan dan Directorate of Account (DOA - Semacam pengontrol anggaran keuangan Pemerintah Goa yang mempunyai satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Selain itu ada dua Bendahara Wilayah dan 9 Sub Bendahara).
Untuk diketahui, sistem informasi anggaran belanja telah diterapkan di sekretariat Departemen Keuangan Goa. Guna mendapatkan detil keuangan, anggaran belanja tahunan tersedia secara elektronik. Detil keuangan yang dimaksud adalah perkiraan belanja tahun berikutnya yang diperoleh dari berbagai departemen, belanja aktual, perkiraan anggaran yang direvisi, tanda terima, informasi rekening anggaran belanja dan persyaratan anggaran belanja tambahan untuk tahun yang tengah berjalan dan sebagainya.
Cara kerja elektronis juga telah diterapkan di DOA dan Bendahara terkait proses pembayaran, laporan bendahara, audit pekerjaan dan kompilasi jumlah. Ada beberapa keuntungan berkat komputerisasi di DOA. Pembayaran diselesaikan lebih cepat, begitu juga dengan pencairan cek. Kompilasi berbagai rekening pun dilakukan dengan cepat dan semuanya tepat waktu. Setelah DOA dan Bendahara Wilayah/Sub Bendahara terkoneksi, hal ini memungkinkan tersedia tanda terima bisa dilakukan secara harian di Departemen Keuangan.
Jaringan Broadband Goa
Cara kerja elektronis di Goa didukung Goanet yang berperan sebagai back-bone dan mendukung digelarnya berbagai layanan G2C dan G2B. Goanet didukung dengan kapasitas 64 Kbps hingga 2 Mbps yang menghubungkan kantor pusat dan sejumlah kantor pemerintahan. Hanya saja, untuk mengintegrasikan berbagai layanan di sejumlah departemen pemerintah sekaligus membuat layanan lebih mudah bagi masyarakat, maka dibutuhkan jaringan yang lebih besar dengan bandwith yang juga besar. Untuk itu, Pemerintah Goa akan mendirikan Goa Broadband Network di mana jaringan serat optiknya menggunakan model BOO (Build-Own-Operate). Jaringan ini diperkirakan mampu menyediakan bandwith hingga 10 Gbps untuk negara bagian, distrik dan kantor pusat, 1 Gbps untuk kantor pedesaan dan 2 hingga 100 Mbps untuk tiap rumah tangga tergantung keperluan dan permintaan. Semua pemerintahan, organisasi dan perusahaan milik pemerintah akan terkoneksi dengan bandwith 1 Gbps.
Pemerintah Goa berencana membuat lebih banyak lagi Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi) dan 200 Citizen Service Centres dengan model BOO tadi. Targetnya, menyuguhkan layanan dengan model satu atap. Selanjutnya sesuai permintaan, operator akan menyediakan layanan nilai tambah untuk para warga.
Untuk melaksanakan rencana e-government secara sistematis, PWC (Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd) dan NISG (National Institute for Smart Government) telah dipilih sebagai konsultan pemerintah. Di sini PWC mendapat tugas mempersiapkan roadmap e-government dan mengidentifikasi layanan berorientasi bisnis. Sedangkan, NISG ditunjuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah Goa mengenai Goa Broadband Network. Bersamaan dengan kegiatan lainnya, departemen yang belum terkomputerisasi akan segera dikomputerisasikan. Beberapa aplikasi juga sedang dikembangkan untuk 32 departemen, sehingga layanan pemerintah nantinya akan online semua. Selain itu, Pemerintah juga berencana memiliki Data Centre dengan situs Disaster Recovery guna mendukung implementasi berbagai proyek e-government.
Pada akhirnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat Goa sebagai Tujuan TI dan pemimpin di bidang e-government. Tentu saja, tekad ini membutuhkan kemauan politik dan komitmen yang kuat. Apalagi keberlangsungan proyek TI sangat penting. Semua stakeholder dituntut untuk proaktif dan secara bersama-sama membangun TI di Goa. Selain itu, proyek TI harus mempunyai skala prioritas dan harus dilakukan proses re-engineering di area fungsional. Tidak ketinggalan, penggunaan standar e-government akan membantu memenuhi solusi TI yang efektif. Dengan cara itu, menjadikan Goa sebagai Tujuan TI bisa terwujud. (disadur bebas oleh Eko Ari Astuti dari tulisan J.J.R. Anand berjudul: “E-Governance: a Rising Wave in Goa” dalam Egov, volume 3, Februari 2007).
dapet artikel lagi...
Semua layanan kepada masyarakat dipermudah oleh Pemerintah Goa. Sebagian besar layanan serba elektronis. Kios Informasi pun bertebaran di sejumlah tempat strategis.
Goa, sebuah negara bagian di India, kecil namun populer di peta wisata dunia. Apa pasal? Pantainya indah, iklimnya bagus, penduduknya juga ramah. Selain itu, yang menarik dicermati, pembangunan Teknologi Informasi (TI) semakin menggeliat di Goa. Meski tergolong lambat membangun TI, namun daerah ini tergolong cepat tanggap. Bagaimana tidak? Sejak e-Readiness Assessment Report 2004 diterbitkan oleh Departemen Teknologi Informasi India, Goa mendapatkan julukan ‘Aspiring Leader’. Hingga kini, Goa masih menjadi ‘Aspiring Leader’ karena sejumlah inisiatif yang diambil pemerintah Goa masih terdepan. Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI.
Sejak awal, berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI. Untuk itu, dibentuk sebuah Badan Infotek, bernama CSIR yakni sebuah lembaga yang diketuai Dr. R.A. Malshekar, selaku direktur jenderal. Lembaga ini didirikan untuk memberi arahan kepada pemerintah terkait permasalahan TI, khususnya yang berhubungan dengan aplikasi teknologi pada Resource and Development serta perkembangan infrastruktur. Selain itu, telah dibentuk pula sebuah gugus tugas untuk melaksanakan Good Governance yang berada di bawah Perdana Menteri. Tugasnya, menetapkan framework kebijakan tentang Good Governance termasuk e-government. Badan ini juga bertanggung jawab atas berbagai hal terkait dengan penambahan aliran dana kegiatan e-government.
Mahiti Ghars berfungsi layaknya kios informasi.
Di sini, masyarakat Goa bisa mengurus sejumlah
layanan yang sudah dikemas secara
elektronis dan mengakses internet.
Adapun kebijakan TI Goa telah dikeluarkan sejak 2005. Komite Pengawas pun telah dibentuk. Lembaga ini mengem-ban amanah me-review dan mengawasi berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan imple-mentasi kebijakan TI. Sejalan dengan itu, komunitas TI Rajiv Gandhi, IT Park, dan IT Reatreat juga didirikan layaknya sebuah kawasan yang terdiri dari sejumlah perusahaan IT. Selanjutnya, pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai SEZ (Special Economic Zones). Tujuannya, menciptakan suasana kondusif guna mempercepat pertumbuhan industri IT.
Langkah lain yang patut diacungi jempol dari Pemerintah Goa adalah, mereka memberikan banyak insentif bagi kalangan bisnis yang melakukan investasi di bidang TI. Skema Cyberarge juga diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan sistem komputer bagi siswa guna mengembangkan keterampilan TI mereka serta membuat keluarga mereka mengerti dan memahami pentingnya TI. Program pelatihan juga digelar untuk memastikan bahwa lima tahun ke depan setiap lulusan mengerti dan memahami komputer.
Skenario e-Government
Pemerintah Goa telah membuat dua tujuan utama penggunaan TI. Pertama, sebagai alat yang memudahkan. Kedua, alat untuk mengintegrasikan. Sebagai tools yang membuat mudah, dengan TI, pemerintah hendak memberikan pelayanan terhadap warganya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pelayanan yang diberikan bersifat integrated dan customer centric. Sejauh ini, langkah pertama e-government yang dilakukan di Goa bisa disimak dari gebrakan memperluas peran Departemen Informasi. Dimulai pada 1989 ketika NIC (National Informatics Centre) Goa didirikan. Dengan bantuan NIC, beberapa departemen ditiadakan dan digantikan dengan melakukan komputerisasi sejumlah pekerjaan yang semula ditangani oleh sejumlah bagian fungsional. Di sini, komputerisasi difokuskan pada pembuatan database guna menyebarkan informasi yang akurat dan cepat. Hasilnya, nampak jelas adanya perbaikan kinerja yang semula menggunakan cara manual menjadi elektronis. Saat ini, Pemerintah Goa telah menapak tahap kedua e-government. Wujudnya, berupa layanan khusus secara elektronis kepada warganya yang dikemas dalam G2C (Government to Citizen). Sejalan dengan itu, segera pula akan diwujudkan layanan Government to Government (G2G) dan Government to Employee (G2E).
Layanan Kepada Warga
Untuk diketahui, Goa merupakan negara bagian pertama di India yang mengkomputerisasikan 100% akta tanah. Software komputerisasi akta tanah yang disebut Dharani ini, digunakan untuk mengeluarkan ROR (record of rights sejumlah formulir) secara cepat melewati konter. Selanjutnya, dari seluruh kantor dan Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi), ROR diberikan kepada masyarakat. Asal tahu saja, di Goa, seluruh kantor telah terkoneksi melalui Statewide Network yang disebut Goanet. Jaringan ini memungkinkan pemerintah mengeluarkan ROR dari satu tempat ke tempat lain. Yang menarik, kios layar sentuh yang dilengkapi dengan multi bahasa, diletakkan di lokasi strategis agar masyarakat dapat mengakses layanan akta tanah dengan mudah.
Situasi pelayanan publik di Goa (kiri) - TI benar-benar digunakan sebagai tools yang
mempermudah layanan kepada masyarakat. (Kanan)
TI juga sudah menjamah di daerah atau setingkat kotapraja. Salah-satunya, penerapan software administrasi di 13 dewan kotapraja yang dilengkapi fasilitas registrasi online. Software ini berfungsi untuk memproses surat kelahiran dan kematian di semua konter. Tempat ini menjadi rujukan yang mudah bagi warga, sekaligus cepat untuk membayar pajak, sewa, surat izin perdagangan atau memperbarui surat izin. Pendeknya, cara seperti ini terbilang sangat efisisien sekaligus mempersingkat waktu pengurusan berbagai keperluan masyarakat. Karena semua transaksi bersifat online, maka pengurusan berbagai perizinan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Pemerintah Goa juga mempunyai software Infogram. Sofware ini membuat semua layanan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat di level grass-root yang sebagian besar tinggal di pedesaan, berlangsung secara cepat dan efisien. Sejumlah layanan Infogram antara lain pendaftaran kelahiran dan kematian, pajak rumah, sewa menyewa, izin konstruksi, dan izin perdagangan. Semua transaksi tersebut sudah online sehingga status terbaru selalu tersedia. Infogram juga menyediakan layanan seperti penerbitan sertifikat antara lain sertifikat rumah, sertifikat pendapatan, sertifikat kasta, dan lain sebagainya. Infogram juga menerbitkan NOC untuk sambungan listrik dan air. Melalui Infogram, warga juga bisa mendapatkan informasi anggaran dasar semua departemen di pemerintahan dan sebagainya. Sejauh ini Infogram telah diimplementasikan di 22 desa dan akan diperluas ke 167 desa. Untuk mempermudah semua layanan kepada masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, Pemerintah Goa telah meluncurkan situs. Di sini, secara konsisten, segala informasi yang ditampilkan secara elektronis di-update secara rutin.
#Komputerisasi di Departemen Perhubungan dan di Pengadilan
Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah Goa adalah melakukan komputerisasi di Departemen Perhubungan. Langkah ini memungkinkan departemen tersebut menggelar layanan yang diinginkan warga dengan cara yang efisien. Manfaatnya, penduduk Goa tidak perlu lagi berlama-lama mengantri untuk menyelesaikan urusannya di Departemen Perhubungan. Ambil contoh, kendaraan baru dapat didaftarkan oleh dealer di outlet mereka sendiri. Selain itu, pengurusan smart card berbasis izin mengemudi terbilang mudah. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan agar semua data kendaraan yang ada di Goa, juga tersedia di website. Praktis, cara ini bisa mempercepat identifikasi kendaraan ketika terjadi kejahatan.
Komputerisasi juga dilakukan di Pengadilan Panaji, Pengadilan Tinggi Bombay, dan pengadilan wilayah. Gebrakan ini membuat para pengacara dan penuntut umum diuntungkan. Mengapa? Kerja mereka dimudahkan dengan adanya layanan informasi yang disediakan oleh lembaga ini. Kios Informasi dengan layar sentuh tersedia di Pengadilan Panaji. Tujuannya, memberikan informasi kepada masyarakat termasuk mereka yang sering berhubungan dengan pihak pengadilan, mengenai hasil akhir perkara, keputusan, tindakan, peraturan, biaya dan lain-lain. Fitur yang tersedia di Kios Informasi juga terbilang mudah digunakan. Alhasil, pengguna bisa mengetahui berbagai hal seperti nomor kasus, nama bagian, pengacara, tanggal order, dan lain-lain. Informasi kasus juga tersedia di website. Hingga kini, berbagai persiapan terus dilakukan untuk mengkomputerisasi semua pengadilan pada tingkatan yang paling bawah.
Komputerisasi Anggaran Belanja dan Keuangan
Back office yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, juga tak luput dari perhatian pemerintah. Di sini, Pemerintah Goa sangat tertarik untuk mengkomputerisasikan Departemen Keuangan dan Directorate of Account (DOA - Semacam pengontrol anggaran keuangan Pemerintah Goa yang mempunyai satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Selain itu ada dua Bendahara Wilayah dan 9 Sub Bendahara).
Untuk diketahui, sistem informasi anggaran belanja telah diterapkan di sekretariat Departemen Keuangan Goa. Guna mendapatkan detil keuangan, anggaran belanja tahunan tersedia secara elektronik. Detil keuangan yang dimaksud adalah perkiraan belanja tahun berikutnya yang diperoleh dari berbagai departemen, belanja aktual, perkiraan anggaran yang direvisi, tanda terima, informasi rekening anggaran belanja dan persyaratan anggaran belanja tambahan untuk tahun yang tengah berjalan dan sebagainya.
Cara kerja elektronis juga telah diterapkan di DOA dan Bendahara terkait proses pembayaran, laporan bendahara, audit pekerjaan dan kompilasi jumlah. Ada beberapa keuntungan berkat komputerisasi di DOA. Pembayaran diselesaikan lebih cepat, begitu juga dengan pencairan cek. Kompilasi berbagai rekening pun dilakukan dengan cepat dan semuanya tepat waktu. Setelah DOA dan Bendahara Wilayah/Sub Bendahara terkoneksi, hal ini memungkinkan tersedia tanda terima bisa dilakukan secara harian di Departemen Keuangan.
Jaringan Broadband Goa
Cara kerja elektronis di Goa didukung Goanet yang berperan sebagai back-bone dan mendukung digelarnya berbagai layanan G2C dan G2B. Goanet didukung dengan kapasitas 64 Kbps hingga 2 Mbps yang menghubungkan kantor pusat dan sejumlah kantor pemerintahan. Hanya saja, untuk mengintegrasikan berbagai layanan di sejumlah departemen pemerintah sekaligus membuat layanan lebih mudah bagi masyarakat, maka dibutuhkan jaringan yang lebih besar dengan bandwith yang juga besar. Untuk itu, Pemerintah Goa akan mendirikan Goa Broadband Network di mana jaringan serat optiknya menggunakan model BOO (Build-Own-Operate). Jaringan ini diperkirakan mampu menyediakan bandwith hingga 10 Gbps untuk negara bagian, distrik dan kantor pusat, 1 Gbps untuk kantor pedesaan dan 2 hingga 100 Mbps untuk tiap rumah tangga tergantung keperluan dan permintaan. Semua pemerintahan, organisasi dan perusahaan milik pemerintah akan terkoneksi dengan bandwith 1 Gbps.
Pemerintah Goa berencana membuat lebih banyak lagi Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi) dan 200 Citizen Service Centres dengan model BOO tadi. Targetnya, menyuguhkan layanan dengan model satu atap. Selanjutnya sesuai permintaan, operator akan menyediakan layanan nilai tambah untuk para warga.
Untuk melaksanakan rencana e-government secara sistematis, PWC (Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd) dan NISG (National Institute for Smart Government) telah dipilih sebagai konsultan pemerintah. Di sini PWC mendapat tugas mempersiapkan roadmap e-government dan mengidentifikasi layanan berorientasi bisnis. Sedangkan, NISG ditunjuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah Goa mengenai Goa Broadband Network. Bersamaan dengan kegiatan lainnya, departemen yang belum terkomputerisasi akan segera dikomputerisasikan. Beberapa aplikasi juga sedang dikembangkan untuk 32 departemen, sehingga layanan pemerintah nantinya akan online semua. Selain itu, Pemerintah juga berencana memiliki Data Centre dengan situs Disaster Recovery guna mendukung implementasi berbagai proyek e-government.
Pada akhirnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat Goa sebagai Tujuan TI dan pemimpin di bidang e-government. Tentu saja, tekad ini membutuhkan kemauan politik dan komitmen yang kuat. Apalagi keberlangsungan proyek TI sangat penting. Semua stakeholder dituntut untuk proaktif dan secara bersama-sama membangun TI di Goa. Selain itu, proyek TI harus mempunyai skala prioritas dan harus dilakukan proses re-engineering di area fungsional. Tidak ketinggalan, penggunaan standar e-government akan membantu memenuhi solusi TI yang efektif. Dengan cara itu, menjadikan Goa sebagai Tujuan TI bisa terwujud. (disadur bebas oleh Eko Ari Astuti dari tulisan J.J.R. Anand berjudul: “E-Governance: a Rising Wave in Goa” dalam Egov, volume 3, Februari 2007).
Goa, sebuah negara bagian di India, kecil namun populer di peta wisata dunia. Apa pasal? Pantainya indah, iklimnya bagus, penduduknya juga ramah. Selain itu, yang menarik dicermati, pembangunan Teknologi Informasi (TI) semakin menggeliat di Goa. Meski tergolong lambat membangun TI, namun daerah ini tergolong cepat tanggap. Bagaimana tidak? Sejak e-Readiness Assessment Report 2004 diterbitkan oleh Departemen Teknologi Informasi India, Goa mendapatkan julukan ‘Aspiring Leader’. Hingga kini, Goa masih menjadi ‘Aspiring Leader’ karena sejumlah inisiatif yang diambil pemerintah Goa masih terdepan. Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI.
Sejak awal, berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Goa sebagai tujuan TI. Untuk itu, dibentuk sebuah Badan Infotek, bernama CSIR yakni sebuah lembaga yang diketuai Dr. R.A. Malshekar, selaku direktur jenderal. Lembaga ini didirikan untuk memberi arahan kepada pemerintah terkait permasalahan TI, khususnya yang berhubungan dengan aplikasi teknologi pada Resource and Development serta perkembangan infrastruktur. Selain itu, telah dibentuk pula sebuah gugus tugas untuk melaksanakan Good Governance yang berada di bawah Perdana Menteri. Tugasnya, menetapkan framework kebijakan tentang Good Governance termasuk e-government. Badan ini juga bertanggung jawab atas berbagai hal terkait dengan penambahan aliran dana kegiatan e-government.
Mahiti Ghars berfungsi layaknya kios informasi.
Di sini, masyarakat Goa bisa mengurus sejumlah
layanan yang sudah dikemas secara
elektronis dan mengakses internet.
Adapun kebijakan TI Goa telah dikeluarkan sejak 2005. Komite Pengawas pun telah dibentuk. Lembaga ini mengem-ban amanah me-review dan mengawasi berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan imple-mentasi kebijakan TI. Sejalan dengan itu, komunitas TI Rajiv Gandhi, IT Park, dan IT Reatreat juga didirikan layaknya sebuah kawasan yang terdiri dari sejumlah perusahaan IT. Selanjutnya, pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai SEZ (Special Economic Zones). Tujuannya, menciptakan suasana kondusif guna mempercepat pertumbuhan industri IT.
Langkah lain yang patut diacungi jempol dari Pemerintah Goa adalah, mereka memberikan banyak insentif bagi kalangan bisnis yang melakukan investasi di bidang TI. Skema Cyberarge juga diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan sistem komputer bagi siswa guna mengembangkan keterampilan TI mereka serta membuat keluarga mereka mengerti dan memahami pentingnya TI. Program pelatihan juga digelar untuk memastikan bahwa lima tahun ke depan setiap lulusan mengerti dan memahami komputer.
Skenario e-Government
Pemerintah Goa telah membuat dua tujuan utama penggunaan TI. Pertama, sebagai alat yang memudahkan. Kedua, alat untuk mengintegrasikan. Sebagai tools yang membuat mudah, dengan TI, pemerintah hendak memberikan pelayanan terhadap warganya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pelayanan yang diberikan bersifat integrated dan customer centric. Sejauh ini, langkah pertama e-government yang dilakukan di Goa bisa disimak dari gebrakan memperluas peran Departemen Informasi. Dimulai pada 1989 ketika NIC (National Informatics Centre) Goa didirikan. Dengan bantuan NIC, beberapa departemen ditiadakan dan digantikan dengan melakukan komputerisasi sejumlah pekerjaan yang semula ditangani oleh sejumlah bagian fungsional. Di sini, komputerisasi difokuskan pada pembuatan database guna menyebarkan informasi yang akurat dan cepat. Hasilnya, nampak jelas adanya perbaikan kinerja yang semula menggunakan cara manual menjadi elektronis. Saat ini, Pemerintah Goa telah menapak tahap kedua e-government. Wujudnya, berupa layanan khusus secara elektronis kepada warganya yang dikemas dalam G2C (Government to Citizen). Sejalan dengan itu, segera pula akan diwujudkan layanan Government to Government (G2G) dan Government to Employee (G2E).
Layanan Kepada Warga
Untuk diketahui, Goa merupakan negara bagian pertama di India yang mengkomputerisasikan 100% akta tanah. Software komputerisasi akta tanah yang disebut Dharani ini, digunakan untuk mengeluarkan ROR (record of rights sejumlah formulir) secara cepat melewati konter. Selanjutnya, dari seluruh kantor dan Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi), ROR diberikan kepada masyarakat. Asal tahu saja, di Goa, seluruh kantor telah terkoneksi melalui Statewide Network yang disebut Goanet. Jaringan ini memungkinkan pemerintah mengeluarkan ROR dari satu tempat ke tempat lain. Yang menarik, kios layar sentuh yang dilengkapi dengan multi bahasa, diletakkan di lokasi strategis agar masyarakat dapat mengakses layanan akta tanah dengan mudah.
Situasi pelayanan publik di Goa (kiri) - TI benar-benar digunakan sebagai tools yang
mempermudah layanan kepada masyarakat. (Kanan)
TI juga sudah menjamah di daerah atau setingkat kotapraja. Salah-satunya, penerapan software administrasi di 13 dewan kotapraja yang dilengkapi fasilitas registrasi online. Software ini berfungsi untuk memproses surat kelahiran dan kematian di semua konter. Tempat ini menjadi rujukan yang mudah bagi warga, sekaligus cepat untuk membayar pajak, sewa, surat izin perdagangan atau memperbarui surat izin. Pendeknya, cara seperti ini terbilang sangat efisisien sekaligus mempersingkat waktu pengurusan berbagai keperluan masyarakat. Karena semua transaksi bersifat online, maka pengurusan berbagai perizinan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Pemerintah Goa juga mempunyai software Infogram. Sofware ini membuat semua layanan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat di level grass-root yang sebagian besar tinggal di pedesaan, berlangsung secara cepat dan efisien. Sejumlah layanan Infogram antara lain pendaftaran kelahiran dan kematian, pajak rumah, sewa menyewa, izin konstruksi, dan izin perdagangan. Semua transaksi tersebut sudah online sehingga status terbaru selalu tersedia. Infogram juga menyediakan layanan seperti penerbitan sertifikat antara lain sertifikat rumah, sertifikat pendapatan, sertifikat kasta, dan lain sebagainya. Infogram juga menerbitkan NOC untuk sambungan listrik dan air. Melalui Infogram, warga juga bisa mendapatkan informasi anggaran dasar semua departemen di pemerintahan dan sebagainya. Sejauh ini Infogram telah diimplementasikan di 22 desa dan akan diperluas ke 167 desa. Untuk mempermudah semua layanan kepada masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, Pemerintah Goa telah meluncurkan situs. Di sini, secara konsisten, segala informasi yang ditampilkan secara elektronis di-update secara rutin.
#Komputerisasi di Departemen Perhubungan dan di Pengadilan
Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah Goa adalah melakukan komputerisasi di Departemen Perhubungan. Langkah ini memungkinkan departemen tersebut menggelar layanan yang diinginkan warga dengan cara yang efisien. Manfaatnya, penduduk Goa tidak perlu lagi berlama-lama mengantri untuk menyelesaikan urusannya di Departemen Perhubungan. Ambil contoh, kendaraan baru dapat didaftarkan oleh dealer di outlet mereka sendiri. Selain itu, pengurusan smart card berbasis izin mengemudi terbilang mudah. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan agar semua data kendaraan yang ada di Goa, juga tersedia di website. Praktis, cara ini bisa mempercepat identifikasi kendaraan ketika terjadi kejahatan.
Komputerisasi juga dilakukan di Pengadilan Panaji, Pengadilan Tinggi Bombay, dan pengadilan wilayah. Gebrakan ini membuat para pengacara dan penuntut umum diuntungkan. Mengapa? Kerja mereka dimudahkan dengan adanya layanan informasi yang disediakan oleh lembaga ini. Kios Informasi dengan layar sentuh tersedia di Pengadilan Panaji. Tujuannya, memberikan informasi kepada masyarakat termasuk mereka yang sering berhubungan dengan pihak pengadilan, mengenai hasil akhir perkara, keputusan, tindakan, peraturan, biaya dan lain-lain. Fitur yang tersedia di Kios Informasi juga terbilang mudah digunakan. Alhasil, pengguna bisa mengetahui berbagai hal seperti nomor kasus, nama bagian, pengacara, tanggal order, dan lain-lain. Informasi kasus juga tersedia di website. Hingga kini, berbagai persiapan terus dilakukan untuk mengkomputerisasi semua pengadilan pada tingkatan yang paling bawah.
Komputerisasi Anggaran Belanja dan Keuangan
Back office yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, juga tak luput dari perhatian pemerintah. Di sini, Pemerintah Goa sangat tertarik untuk mengkomputerisasikan Departemen Keuangan dan Directorate of Account (DOA - Semacam pengontrol anggaran keuangan Pemerintah Goa yang mempunyai satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Selain itu ada dua Bendahara Wilayah dan 9 Sub Bendahara).
Untuk diketahui, sistem informasi anggaran belanja telah diterapkan di sekretariat Departemen Keuangan Goa. Guna mendapatkan detil keuangan, anggaran belanja tahunan tersedia secara elektronik. Detil keuangan yang dimaksud adalah perkiraan belanja tahun berikutnya yang diperoleh dari berbagai departemen, belanja aktual, perkiraan anggaran yang direvisi, tanda terima, informasi rekening anggaran belanja dan persyaratan anggaran belanja tambahan untuk tahun yang tengah berjalan dan sebagainya.
Cara kerja elektronis juga telah diterapkan di DOA dan Bendahara terkait proses pembayaran, laporan bendahara, audit pekerjaan dan kompilasi jumlah. Ada beberapa keuntungan berkat komputerisasi di DOA. Pembayaran diselesaikan lebih cepat, begitu juga dengan pencairan cek. Kompilasi berbagai rekening pun dilakukan dengan cepat dan semuanya tepat waktu. Setelah DOA dan Bendahara Wilayah/Sub Bendahara terkoneksi, hal ini memungkinkan tersedia tanda terima bisa dilakukan secara harian di Departemen Keuangan.
Jaringan Broadband Goa
Cara kerja elektronis di Goa didukung Goanet yang berperan sebagai back-bone dan mendukung digelarnya berbagai layanan G2C dan G2B. Goanet didukung dengan kapasitas 64 Kbps hingga 2 Mbps yang menghubungkan kantor pusat dan sejumlah kantor pemerintahan. Hanya saja, untuk mengintegrasikan berbagai layanan di sejumlah departemen pemerintah sekaligus membuat layanan lebih mudah bagi masyarakat, maka dibutuhkan jaringan yang lebih besar dengan bandwith yang juga besar. Untuk itu, Pemerintah Goa akan mendirikan Goa Broadband Network di mana jaringan serat optiknya menggunakan model BOO (Build-Own-Operate). Jaringan ini diperkirakan mampu menyediakan bandwith hingga 10 Gbps untuk negara bagian, distrik dan kantor pusat, 1 Gbps untuk kantor pedesaan dan 2 hingga 100 Mbps untuk tiap rumah tangga tergantung keperluan dan permintaan. Semua pemerintahan, organisasi dan perusahaan milik pemerintah akan terkoneksi dengan bandwith 1 Gbps.
Pemerintah Goa berencana membuat lebih banyak lagi Mahiti Ghars (semacam Kios Informasi) dan 200 Citizen Service Centres dengan model BOO tadi. Targetnya, menyuguhkan layanan dengan model satu atap. Selanjutnya sesuai permintaan, operator akan menyediakan layanan nilai tambah untuk para warga.
Untuk melaksanakan rencana e-government secara sistematis, PWC (Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd) dan NISG (National Institute for Smart Government) telah dipilih sebagai konsultan pemerintah. Di sini PWC mendapat tugas mempersiapkan roadmap e-government dan mengidentifikasi layanan berorientasi bisnis. Sedangkan, NISG ditunjuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah Goa mengenai Goa Broadband Network. Bersamaan dengan kegiatan lainnya, departemen yang belum terkomputerisasi akan segera dikomputerisasikan. Beberapa aplikasi juga sedang dikembangkan untuk 32 departemen, sehingga layanan pemerintah nantinya akan online semua. Selain itu, Pemerintah juga berencana memiliki Data Centre dengan situs Disaster Recovery guna mendukung implementasi berbagai proyek e-government.
Pada akhirnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat Goa sebagai Tujuan TI dan pemimpin di bidang e-government. Tentu saja, tekad ini membutuhkan kemauan politik dan komitmen yang kuat. Apalagi keberlangsungan proyek TI sangat penting. Semua stakeholder dituntut untuk proaktif dan secara bersama-sama membangun TI di Goa. Selain itu, proyek TI harus mempunyai skala prioritas dan harus dilakukan proses re-engineering di area fungsional. Tidak ketinggalan, penggunaan standar e-government akan membantu memenuhi solusi TI yang efektif. Dengan cara itu, menjadikan Goa sebagai Tujuan TI bisa terwujud. (disadur bebas oleh Eko Ari Astuti dari tulisan J.J.R. Anand berjudul: “E-Governance: a Rising Wave in Goa” dalam Egov, volume 3, Februari 2007).
Subscribe to:
Posts (Atom)